Berita Harian Kompas Online - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti pagi tadi untuk mengulas masalah larangan pemakaian cantrang. Dalam pertemuan, ada tiga hal yang disuruh Jokowi.
Menurut Berita Harian Kompas Online, " Pertama, pak presiden minta ada perpanjangan saat transisi karna ini batas maksimum hingga Juni sesaat di lapangan realisasi perubahan peralihan cantrang baru 7 %, " terang Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5).
Ke-2, kata Teten, Jokowi memohon supaya sistem perizinan tangkap ikan dipermudah. Ketiga tentang pembiayaan. Pada Susi, Jokowi mengingatkan kalau banyak nelayan pemakai cantrang mempunyai utang di bank. Bila kebijakan larangan pemakaian cantrang di keluarkan jadi di kuatirkan nelayan berutang lagi untuk beli alat pengganti cantrang.
" Hingga presiden minta supaya dipikirkan bagaimana bantu memfasilitasi beberapa nelayan. Dasarnya, presiden tidak mau kebijakan ini merugikan nelayan, pak presiden inginkan nelayan ini di perhatikan, " ucap Teten yang di ringkas Berita Harian Kompas Online.
Bila larangan pemakaian cantrang mulai berlaku, pemerintah bakal berikan pertolongan alat pengganti cantrang. Dengan prasyarat, nelayan itu mempunyai kapal ikan dibawah 10 Gross Tonage (GT).
Meski sekian, pemerintah bakal mencari jalan keluar untuk nelayan yang mempunyai kapal ikan diatas 30 GT. Kata Teten, Jokowi telah berkomunikasi dengan kementerian perekonomian berkaitan hal semacam itu.
" Presiden telah bicarakan dengan Menko Ekonomi tentang memfasilitasi pembiayaan, ke-2 masalah keringanan perizinan, " tuturnya yang di lansir Berita Harian Kompas Online.
No comments:
Post a Comment